Implementasi PMK Nomor 168 Tahun 2023 terhadap Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap
DOI:
https://doi.org/10.55606/jurimbik.v6i3.2510Keywords:
income tax, PMK 168/2023, PPh Article 21, professional income.Abstract
This research seeks to examine the application of Income Tax Article 21(PPh 21) calculation on physicians' professional income at Klinik Mata X on the basis of Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023. This study employs a qualitative descriptive method through a case study approach. Secondary data are utilized in this study, consisting of doctors' gross income records, PPh 21 calculation documents, and tax withholding evidence for the April 2026 tax period. The results show that the total gross income of 10 doctors at Klinik Mata X amounted to IDR 122,725,000, with a tax base (DPP) of IDR 61,362,500. The PPh 21 calculation is conducted using 50% of gross income as the tax base and the progressive tariff under Article 17 of the Income Tax Law. The total PPh 21 withheld by Klinik Mata X is IDR 3,068,125. The analysis indicates that the implementation of PPh 21 calculation on physicians' income at Klinik Mata X is in accordance with Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023. Therefore, the findings indicate that the implementation of PPh 21 calculation at Klinik Mata X complies with the applicable tax regulations and reflects adherence to government tax provisions.
References
Anissa, D. N., Ningsih, S., & Ma'ruf, M. H. (2024). Analisis dampak perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 1(4), 347–355. https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.832
Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pasca penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-rata (TER) di akhir tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan tetap pada PT. Anugrah Sekayu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR), 8(1), 37–56.
Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.
Fahrezi, R. A., & Sunani, A. (2024). Analisis kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 pada PT ABC tahun 2023. Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi, 5(1), 838–847. https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.493
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023a). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023b). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Lisdiana, R. P., & Wijaya, R. M. S. A. A. (2024). Literasi wajib pajak tentang tarif efektif rata-rata pada pemungutan PPh Pasal 21. Economic Reviews Journal, 3(3), 2492–2498. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.444
Mumtaazah, K. R., & Alexandri, M. B. (2025). Perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai sebelum dan sesudah penerapan PP 58/2023. Jurnal Bisnis Terapan, 9(2), 153–165. https://doi.org/10.24123/jbt.v9i2.7421
Nurhajati, Y., & Firmansyah, F. H. (2025). Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan dokter sebagai tenaga ahli berdasarkan PMK 168/2023. JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 11(2), 278–284. https://doi.org/10.38204/jrak.v11i2.2564
Pantolosang, C. Y., & Kasno, K. (2025). Analisis penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan terhadap PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan bukan pegawai pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Biak Papua. Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business, 5(1), 3976–3984. https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i1.2796
Prastiwi, A. M., Hartati, L., & Syafitri, L. (2026). Pengaruh penerapan sistem Coretax dan kualitas layanan Coretax terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama wilayah Kota Palembang. Accounting Global Journal, 10(1), 97–113.
Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. https://peraturan.bpk.go.id
Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. Jurnal Bisnis Perspektif, 16(2), 119–136.
Tambunan, Y. R. L., & Gani, A. (2024). Analisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai PT. Sagami Indonesia. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4(2), 5230–5240.
Wibawa, K. D., Kudhori, A., & Akbar, D. I. (2024). Analisa perhitungan kurang/lebih bayar PPh Pasal 21 berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023. Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS), 4(4), 357–368. https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1838
Yolanda, B. A. T., & Sulistyowati, E. (2024). Analisis PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(2), 791–802. https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.405
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
